DURI,KabarDuri.Net – Begitu mendengar keriuhan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK. Agung Marsudi, founder Duri Institute, Selasa (18/5/2021) mendesak pemerintah untuk mengadakan test wawasan Kebangsaan kepada ribuan karyawan Chevron yang akan langsung ditransfer (tukar baju) menjadi karyawan PT Pertamina Hulu Rokan di provinsi Riau.
Karena selama ini gaji mereka dianggarkan sebagai biaya operasi, maka sangat layak jika karyawan Chevron ditest wawasan kebangsaannya. “Ini penting dilakukan, mengingat selama ini mereka sudah puluhan tahun didoktrin dengan “The Chevron Way”, ujarnya.
Keterangan foto:
Bekasap GS, Bekasap EOR, Bekasap Gas Plant, Chevron, Duri, Riau
Seiring alih kelola Blok Rokan, hampir seluruh pegawai PT CPI akan beralih status kepegawaian ke operator yang baru. Duri Institute sudah mendapat informasi bahwa PT Chevron Pacific Indonesia telah menyerahkan seluruh data kepegawaian dan organisasinya kepada SKK Migas.
Selama ini pula di masyarakat berkembang bahwa karyawan Chevron merasa menjadi masyarakat kelas satu, paling hebat, sedang Indonesia tak bisa apa-apa (terkesan melecehkan bangsa sendiri, bangsa Indonesia). Apalagi mereka yang tinggal di camp. Sehingga muncul istilah “negara dalam negara,” jelas penulis buku “Duri Tanah Air Baru Amerika” ini.
Kini ketika akan beralih ke Pertamina, mereka (terkesan) merengek untuk langsung diterima di Pertamina. Ini yang melukai hati bangsa Indonesia. Selama ini mereka merasa seperti “bukan” orang Indonesia.
Budaya perusahaan Chevron bergaya Amerika, bisa dipahami. Tetapi untuk masuk ke dalam manajemen Pertamina, asli Indonesia (Merah Putih), mereka perlu discreening. Perlu ditest wawasan kebangsaan.
Mempertaruhkan wilayah kerja Blok Rokan yang menjadi backbone produksi nasional, membutuhkan loyalitas dan integritas manusianya. Ini bukan hanya soal kerja.
“Ini soal nasionalisme, semangat dan jiwa korsa Indonesia,” pungkasnya kepada kabarDuri.Net
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
