RIAU – Krisis Anggaran mendorong Pemerintah Kota Dumai dan Kabupaten Siak mengajukan penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau XI Tahun 2026.
Pemerintah Provinsi Riau telah menerima surat penundaan tersebut, yang ditandatangani Wali Kota Dumai Faisal pada 5 November 2025.
Pemko Dumai menegaskan tetap siap menjadi tuan rumah bersama Kabupaten Siak pada 2026, namun beban tunda bayar dan pengurangan alokasi Dana Transfer Daerah sebesar Rp275 miliar untuk tahun anggaran 2026 membuat persiapan Porprov tidak dapat berjalan optimal.
Pemko Dumai menyampaikan bahwa pengurangan anggaran ini berdampak langsung terhadap seluruh program dan kegiatan pemerintah, termasuk persiapan Porprov Riau XI.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau, Yurnalis Basri, membenarkan permintaan penundaan dari kedua tuan rumah tersebut. Ia menjelaskan bahwa penetapan Dumai dan Siak sebagai tuan rumah telah diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/7594/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Namun, kondisi keuangan daerah membuat pelaksanaannya harus diundur ke tahun 2027.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Pemko Dumai. Mereka meminta Porprov dilaksanakan tahun 2027. Hari ini kita sampaikan kepada Plt Gubernur bahwa kondisi keuangan belum memungkinkan. Ini bukan pembatalan, hanya penundaan,” ujar Yurnalis, Senin (17/11).
Yurnalis juga menyampaikan bahwa sebelum keluarnya surat penundaan, terdapat 7 daerah yang menyatakan siap mengikuti Porprov 2026. Namun tiga daerah—Inhil, Bengkalis, dan Pelalawan—mundur karena tidak sanggup dari sisi anggaran. Situasi ini memperkuat alasan penundaan dari pihak tuan rumah.
“Plt Gubernur meminta kita terus berkoordinasi. Tujuh kabupaten/kota sempat menyatakan siap, baik melalui surat maupun komunikasi langsung. Namun Inhil, Bengkalis, dan Pelalawan akhirnya menyatakan tidak mampu. Itulah sebabnya Dumai mengirim surat penundaan,” jelas Yurnalis.
Dispora Riau mencatat, anggaran kebutuhan penyelenggaraan Porprov di Siak dan Dumai ditetapkan sebesar Rp25 miliar. Setelah dilakukan penyesuaian, kebutuhan meningkat menjadi Rp32 miliar, dengan Rp15 miliar dialokasikan melalui Dispora. Meski demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp22 miliar yang harus disiapkan masing-masing daerah.
“Mudah-mudahan kita mampu nanti. Saya berpikir lebih praktis dan efisien, jadi setelah Porprov langsung Porwil dan BK PON sekali jalan,” tutup Yurnalis.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
