DURI – Perjalanan dinas yang tidak pernah dilakukan, tetapi anggaran tetap dicairkan. Modus dugaan korupsi inilah yang berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bengkalis dalam perkara penyimpangan dana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022.
Berkas perkara tersangka berinisial TF (55), yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), kini resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Senin (16/11/2026)
Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, dugaan tindak pidana korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.429.780.200 atau sekitar Rp1,42 miliar.

“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur.
Tersangka Diduga Membuat Stempel Seluruh Kecamatan
Dalam perkara ini, TF diketahui merupakan ASN yang pada saat kejadian menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP Kabupaten Bengkalis sejak 2021 hingga Maret 2022.
Penyidik mengungkapkan, tersangka diduga mengatur nama-nama pegawai dan tenaga honorer untuk dimasukkan ke dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
Tersangka juga menyiapkan berbagai dokumen administrasi, mulai dari Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD hingga kuitansi pencairan anggaran.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan, sebagian besar perjalanan dinas tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan atau fiktif.
Sejumlah pegawai dan tenaga honorer yang namanya digunakan hanya diminta menandatangani kuitansi. Mereka kemudian menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.
Tidak hanya itu, tersangka juga diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis untuk melengkapi dokumen perjalanan dinas fiktif tersebut.
Bahkan, nama tersangka sendiri tercatat dalam puluhan dokumen SPPD yang diduga fiktif.
Kerugian Negara Mencapai Rp1,42 Miliar
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp1.429.780.200.
Dari jumlah tersebut, penyimpangan terbesar berasal dari kegiatan perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai Rp1,25 miliar.
Sementara itu, sisa kerugian negara berasal dari sejumlah kegiatan belanja lainnya yang juga diduga tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
Di antaranya belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan hingga kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diduga fiktif.
Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, kerugian negara tercatat mencapai Rp737,6 juta.
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Segera Dilimpahkan
Dalam proses penyidikan, Sat Reskrim Polres Bengkalis telah memeriksa sebanyak 19 orang saksi serta tiga orang ahli untuk mendalami dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, penyidik selanjutnya akan melaksanakan penyerahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada pihak kejaksaan.
Tersangka dijerat dengan Pasal 603 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Ancaman hukuman dalam perkara tersebut berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun, sesuai ketentuan pasal yang diterapkan.
“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, proses hukum selanjutnya akan memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses penuntutan di pengadilan.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.












