Menurut kadis Pertanian pada tahun 2019 melalui kementan mengalokasikan kegiatan tanam kedelai 50 hektare untuk Bengkalis tapi tak ada petani yang berminat sehingga batal. Begitupun soal kebutuhan impor kedelai bukan wewenang pemkab.
“ Saya langsung kordinasi dengan Kadisperindag Provinsi Pak Taufik untuk merespon keluhan pengrajin tahu tempe. Dan kepada Kadisperindag dan Kadis Koperasi Bengkalis untuk menindaklanjuti kelembagaan dan pemenuhan stok sesuai kewenangan” kata Bagus Santoso.
Kepada pengrajin tahu tempe Bagus Santoso tetap memompa semangat agar tetap menjalankan usahanya dengan kondisi apapun. Harus sabar dan tenang menyikapi situasi pasar . “ Usaha ini pilihan sebagai sawah ladang kita, yakin akan ada jalan keluarnya meski ibaratnya sekarang ini pada tahaban prihatin “bertahan”, pemerintah Insya Allah akan hadir demi rakyatnya” kata Wabup yang selalu keliling menemui warganya.
Bagus Santoso berpendapat solusinya adalah mendorong produksi kedelai dalam negeri untuk digunakan sebagai bahan pembuatnya. Kepada pemerintah pusat mengusulkan supaya perajin maupun konsumen produk kedelai jangan selalu dimanjakan dengan harga kedelai murah dari impor. Kondisi ini bisa mengakibatkan gairah petani untuk menanam kedelai menurun, hasilnya Indonesia akan selalu kekurangan produksi dalam negeri.
Bagus Santoso juga meminta pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian besar kewenangan impor pada perusahaan BUMN. Dia berpandangan perusahaan BUMN seperti Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI), maupun PT Berdikari (Persero) bisa diamanahkan tugas untuk menjaga stok sekaligus menstabilkan harga.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
