KabarDuri, BENGKALIS – Langkah yang diambil DPRD Bengkalis yang mengelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan paripurna pasca mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada Khairul Umam selaku Ketua DPRD Bengkalis dan Syahrial selaku wakil ketua DPRD Bengkalis mendapat pertentangan dari dua kubu tersebut. Dimunculkan narasi seolah-olah rapat yang dilaksanakan tanpa kehadiran keduanya adalah rapat ilegal hingga memantik 37 anggota DPRD Bengkalis yang melayangkan mosi tak percaya angkat suara.
Melalui Wakil Ketua 2, Syofyan, para pengaju mosi tak percaya menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan justru untuk menyelamatkan agar kegiatan kegiatan di DPRD Bengkalis bisa berjalan hingga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Kalau kita tidak melakukan pilihan lain maka akan terjadi kevakuman kegiatan di DPRD Bengkalis yang memuat kepentingan masyarakat banyak. Akan banyak agenda yang akan terkendala karena rapat tidak akan pernah qaurum karena kawan-kawan tidak mau lagi dipimpin oleh Khairul Umam dan Syahrial. Kalau sudah seperti ini siapa yang akan dirugikan. Makanya, saya pimpinlah rapat Banmus, namun diviralkan seakan akan kami ini rapat Ilegal. Ini yang kami tak mengerti. Seolah-olah ada pihak yang merasa terzalimi, “ungkapnya.
Dikatakan politisi PDIP ini,rapat Banmus maupun paripurna yang dipimpinnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Sebab kalau terus memaksakan paripurna di pimpin Khairul Umam dan Syahrial pasti tidak akan terlaksana karena tidak akan mencapai qourum lantaran 37 anggota DPRD tidak mau lagi dipimpin keduanya.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
