“Siapa sekarang yang berpihak kepada masyarakat. Kalau terus dipaksakan paripurna yang tidak qourum siapa yang akan dirugikan. Bayangkan saja, bila APBD perubahan tidak kita ketuk bulan ini,
otomatis Perkada. Artinya kegiatan APBD sama dengan tahun yang lalu. Arti kita tidak bisa anggarkan gaji pegawai, dana BOS, PPPK, tenaga honorer dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dan tentu ini sangat merugikan masyarakat. Makanya sekarang kami pertanyakan siapa sekarang yang berpihak ke masyarakat, “pungkas Syofyan lagi.
Diungkapkan Syofyan, ibarat dihadapkan pada dua pilihan, yang keduanya sama sama pilihan mudarat, maka pilihannya tentu yang membawa kerusakan paling kecil.
“Yang penting hari ini adalah melanjutkan kegiatan kegiatan DPRD hingga kita bisa jalankan keinginan masyarakat. Yang paling penting bisa melakukan pembahasan APBD Perubahan hingga bisa disahkan 26 September ini, “pungkasnya.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
