DURI, KabarDuri — Proyek Jalan Desa Harapan, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis yang dibangun dua jalur terus mendapat sorotan. Pro dan kontra menghiasi obrolan hangat dari mulut kemulut.
Proyek belasan Milliar yang digaungkan menjadi proyek jalur dua perdana di Kota minyak itu ternyata dianggap sebahagian masyarakat sebagai masalah baru namun tidak mendapat solusi dari Pemerintah dalam prakteknya dilapangan. Sejumlah pengendara roda empat mengaku resah terutama saat akan berputar pada U – turn yang dibuat kontraktor pelaksana, tidak putus hanya dengan sekali putaran stir dan harus mundur dan mengulangi untuk berbelok. Efeknya, tak jarang kendaraan lain harus menghentikan laju kendaraannya.
Tak hanya itu, sejumlah pengusaha yang mengadu nasib dibilangan Jalan itu harus mengelus dada akan sempitnya jalan yang dibuat dua jalur tersebut hingga membuat pengunjungnya tak nyaman akan parkir kendaraan.
“Memang saya akui sejak jalan ini dibuat dua jalur, tampak tertata rapi. Namun, dari sisi negativenya juga sangat disayangkan, jalan ini menjadi sempit. Kesemrawutan menjadi pemandangan utama. Omset kami pun jujur saja sangat terganggu hingga berkurang 30 sampai dengan 40 persen dikarenakan jalur dua dan jauhnya tempat berputar kendaraan,”aku Yudi dan Dian selaku pengusaha kuliner serta jasa transportasi.
Dikatakannya, semestinya Pemerintah memikirkan seluruh efek bagi masyarakat yang ada disekitar proyek pembangunan jalur dua jalan ini.”Maunya kami, silahkan jalan diperlebar, alangkah baiknya jangan dibagi dua,”harapnya.
Selain mengeluhkan akan efek jalan yang dirancang Pemerintah berjuluk Sri Junjungan itu, lantas warga mengadu dan menggandeng praktisi hukum Nasional asal Kota Duri, Elidanetti, SH, MH untuk turun gunung melihat langsung kondisi sebenarnya.
“Lebih dari lima orang masyarakat datang dan mengadukan perihal kondisi jalan ini setelah dibangun dua jalur. Menurut saya, ini serius dan harus ditindaklanjuti,”ujarnya.
Dikatakan Pengacara yang akrab disapa Bunda Eli ini mengaku setelah mendengar keluhan warga merasa tergerak untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi. Terutama lebar badan jalan dan efek apa saja yang ditimbulkan dan menurutnya, tak perlu diapresiasi kinerja Pemerintah yang tak berpihak kepada masyarakat.
“Yang paling utama, Pemerintah harus memikirkan efek yang ditimbulkan dan setelah masalah ini muncul serta menjadi viral, wartawan yang semestinya jadi kontrol sosial jangan diintimidasi dan diintervensi.Bagaimana daerah ini mau maju kalau sedikit diberitakan saja ada bentuk intimidasi dan intervensi,”bebernya.*1
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
