ADVERTISEMENT
Kabarduri.id , DURI – Sekitar 130 ketua Rukun Tetangga (RT) dan 25 ketua Rukun Warga (RW) di Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Duri kompak menyuarakan pendapatnya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Minggu (8/11) lalu.
Perpanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat ini dengan kompak mempertanyakan realisasi dari Rasionalisasi Anggaran yang sebelumnya digaungkan untuk membantu penanggulangan wabah pandemi Coronavirus (COVID-19).
Isnaini, ketua RW 009 turut bersuara keras. Di dalam forum pertemuan ratusan RT/RW se-Air Jamban itu ia mempertanyakan transparansi dan realisasi yang nyata dari pemanfaatan anggaran yang telah dirasionalkan sebelumnya oleh Pejabat (Pj) Bupati dan pula disahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis.
“Rasionalisasi anggaran kan disebut untuk membantu penanggulangan COVID-19, maka kita RW dan RT yang seharusnya menerima Rp650 dan Rp750 ribu per bulan sebagai honor atau insentif, sekaran diratakan hanya Rp500 ribu,” seru Isnaini.
Rasionalisasi anggaran, lanjut dia, telah berdampak pada insentif RT/RW. Pemangkasan honorarium yang ada, jelas-jelas terjadi.
Setiap ketua RT dipangkas honornya Rp150 ribu dan RW Rp250 ribu. Hal itu merupakan imbas langsung dari rasionalisasi anggaran yang telah dilegalkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam.
“Akan tetapi, dan sangat disayangkan. Kemana anggaran itu dimanfaatkan? Dan untuk apa saja? Tolong dijelaskan dong. Ditransparankan,” pinta Isnaini.
Serunya demikian, mengingat berbagai kasus positif COVID-19 yang ada di lokasi tersebut, bahkan sang ketua RW 009 itu menjadi korban dari paparan virus mendunia itu.
Dukanya, istri tercinta Isnaini yang dikabarkan tengah mengandung delapan bulan disebut wafat akibat serangan virus itu. Jelas duka mendalam dirasakannya, sebagai korban dari paparan wabah pandemi itu, Isnaini pun buka suara.
“Sejak awal karantina mandiri, sampai selesai, bahkan sampai istri saya pun meninggal karena terkena virus ini, Pemkab Bengkalis tak ada kasih bantuan kepada saya,” sesal Isnaini.
“Sampai sekarang, bahkan sampai detik ini, tidak ada saya terima bantuan apapun dari Pemerintah. Pak Pj. Bupati tak ada kabarnya, Dinas Sosial (Dinsos) apalagi. Nah, ketua DPRD pun ditanya, malah tak tahu apa-apa katanya. Lalu kemana sasaran rasionalisasi anggaran itu? Apakah pasien terkonfirmasi yang dikarantina mandiri tak dapat bantuan? Kalau tidak, bagaimana kami bisa bertahan hidup selama dua minggu di dalam rumah? Mau makan apa? Adakah pemerintah memikirkan sampai ke sana?,” sindirnya.
Isnaini sontak berseru, ia berkeinginan untuk dapat langsung bertemu dengan Pj. Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis guna menyuarakan aspirasinya dan ratusan masyarakat Duri lainnya yang ikut terinfeksi COVID-19, namun tak sama sekali mendapat perhatian khusus dari Pemkab Bengkalis.
“Tolong fasilitasi saya untuk bertemu Pak Pj. Bupati dan ketua DPRD Bengkalis. Saya mau tanyakan langsung, apakah setiap (orang) yang terpapar COVID-19 dan menjalani karantina mandiri, tidak mendapat bantuan? Lalu kami mau makan apa selama dikarantina? Saya mau ketemu mereka langsung, tolong difasilitasi,” harapnya yang kemudian direspon Camat Mandau, Riki Rihardi untuk segera disampaikan kepada unsur terkait.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
