DURI – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan kembali menjadi perhatian.
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bengkalis bersama sejumlah instansi terkait turun langsung melakukan pengecekan untuk memetakan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Namun, di balik langkah antisipasi kepolisian tersebut, perhatian juga tertuju kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap jalan nasional.
Jangan sampai persoalan kerusakan jalan hanya sebatas didata dan dipetakan, sementara penanganan di lapangan justru berjalan lambat.

Pengecekan tersebut melibatkan Tim Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), serta PT Jasa Raharja Kabupaten Bengkalis.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Operasi Lilin 2026, sekaligus mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Natal dan Tahun Baru.
Dalam kegiatan tersebut, personel melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi badan jalan, mendata sejumlah titik kerusakan, serta mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi titik rawan kecelakaan maupun menghambat kelancaran arus kendaraan.

Hasil pengecekan nantinya akan menjadi bahan koordinasi dan rekomendasi kepada instansi yang berwenang agar kerusakan jalan dapat segera ditangani.
Persoalan jalan rusak bukan sekadar mengganggu kenyamanan perjalanan. Kondisi tersebut juga menyangkut keselamatan pengendara, terutama pengguna sepeda motor yang berhadapan langsung dengan risiko lubang jalan, permukaan aspal bergelombang, hingga kerusakan badan jalan.
Karena itu, BPJN Riau perlu memberikan perhatian serius terhadap ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya jalur dengan aktivitas kendaraan yang tinggi.
Kehadiran kepolisian dalam memetakan titik kerusakan patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Sebab, tugas menjaga keselamatan lalu lintas tidak cukup hanya dengan menyiapkan personel pengamanan, tetapi juga memastikan infrastruktur jalan berada dalam kondisi layak dilalui.
Jangan sampai menjelang Nataru, masyarakat hanya disuguhi pemetaan titik kerusakan tanpa kepastian kapan perbaikan dilakukan.
Keselamatan pengguna jalan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pendataan.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret instansi yang memiliki kewenangan, termasuk BPJN Riau, untuk menindaklanjuti kerusakan jalan sesuai tanggung jawabnya.
Operasi Lilin 2026 seharusnya bukan hanya menjadi momentum pengamanan lalu lintas, tetapi juga pengingat bahwa jalan yang aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.













