DURI – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk menindak tegas praktik calo Lowongan Kerja , pemerasan, serta pungutan liar (pungli) dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Instruksi tersebut disampaikan saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Kota Bandung Rabu (11/11/2026).
Kapolri meminta jajaran kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan pungli maupun pemerasan terhadap pencari kerja.
Penindakan tidak hanya menyasar praktik percaloan di sekitar kawasan industri, tetapi juga oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal di lingkungan internal perusahaan.
Praktik tersebut menjadi perhatian kepolisian karena dapat membebani masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
Pencari kerja seharusnya mendapatkan kesempatan bekerja berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan karena memiliki uang untuk membayar pihak tertentu.
praktik premanisme dan pungli dalam rekrutmen tenaga kerja juga berpotensi mengganggu stabilitas hukum serta menciptakan iklim investasi yang tidak sehat di daerah.
Selain penindakan, Kapolri turut mengingatkan para asesor agar menjaga integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan uji kompetensi.
Proses seleksi harus berlangsung secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Poliran Jadi Wadah Pencari Kerja
Dalam kesempatan yang sama, Polri memperkenalkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sebagai salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan tanpa dibebani pungutan ilegal.
Program ini diharapkan menjadi wadah fasilitasi penyaluran tenaga kerja sekaligus mencegah munculnya praktik percaloan yang selama ini meresahkan para pencari kerja.
Polri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan apabila menemukan pihak yang meminta sejumlah uang dengan iming-iming dapat meloloskan seseorang dalam proses penerimaan karyawan.
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis untuk menyampaikan laporan maupun pengaduan.
Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui Bhabinkamtibmas di desa atau kelurahan, mendatangi kantor Polsek terdekat, maupun berkoordinasi dengan petugas pengamanan internal perusahaan.
Melalui instruksi tersebut, kepolisian menegaskan bahwa proses mencari pekerjaan tidak boleh dijadikan kesempatan bagi oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dengan cara memeras masyarakat.
Penindakan terhadap praktik pungli diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada pencari kerja sekaligus menciptakan proses rekrutmen yang lebih bersih dan terbuka.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
