DURI – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan bahwa informasi mengenai kebijakan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis dan berlaku seumur hidup yang beredar di media sosial merupakan hoaks.
Kepolisian memastikan hingga saat ini penerbitan maupun perpanjangan SIM tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak disertai sumber resmi.
Kabarduri.Net Mengutip Melalui akun media sosial resminya, Korlantas Polri mengingatkan bahwa SIM bukan sekadar kartu identitas pengemudi, melainkan dokumen yang memiliki fungsi penting dalam sistem keselamatan dan administrasi lalu lintas.
Ketentuan mengenai fungsi SIM tercantum dalam Pasal 86 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam aturan tersebut, SIM memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai bukti kompetensi mengemudi, tanda bukti registrasi dan identifikasi pengemudi, serta data pendukung kepolisian untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik.
Karena memiliki fungsi tersebut, kepemilikan SIM juga disertai ketentuan masa berlaku dan kewajiban perpanjangan secara berkala.
Sementara itu, ketentuan mengenai tarif penerbitan dan perpanjangan SIM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Polri.
Dalam peraturan tersebut, penerbitan SIM baru maupun perpanjangan SIM termasuk jenis layanan yang dikenakan PNBP sesuai tarif yang telah ditetapkan pemerintah.
Penerimaan dari PNBP tersebut merupakan pendapatan negara yang wajib dikelola dan disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, informasi mengenai SIM gratis dan berlaku seumur hidup tidak dapat dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mengabaikan kewajiban administrasi SIM.
Korlantas Polri mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal komunikasi resmi kepolisian maupun instansi pemerintah terkait sebelum menyebarkannya.
Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran hoaks sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai aturan lalu lintas.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
