DURI – Sungguh malang nasib ratusan pemanfaat Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Sejak bergulirnya program Pemerintah Pusat itu, pemanfaat yang berasal dari masyarakat ekonomi tidak mampu terkesan ditelantarkan Bank penyalur.
Salah satunya seperti yang terjadi pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Duri dan sekitarnya, dibilangan Jalan Hang Tuah.
Melalui unggahan Grup Media Sosial (Medsos) Facebook dari Kontributor naik daun bernama Jupri yang mengeluhkan buah hatinya saat buku tabungan pada BNI yang tak kunjung terealisasi dikarenakan tak kebagian nomor antrian sejak subuh.
Berikut petikannya, “Anak saya dapat bantuan dari sekolah..tapi mengambil buku tabungan dari Bank BNI sudah 3 kali ngk kebagian no antrian jadi bertekat hari ini jam 4 subuh aku udah nunggu di bank bni…luar biasa…dari 50 no antrian hanya 30 yg bisa diproses”.
Spontan saja, postingan itu mendapat komentar yang tidak sedikit. Berbagai komentar sinis pun mengisi laman grup Medsos di Negeri penghasil minyak bumi tersebut.
Salah satu komentar berasal dari Joni Effendi yang menuliskan ‘Kacau sekali sekarang pelayanan di BNI. Di BSI begitu juga. Kerja telernya lambat. Atau sengaja dilambat lambatkan’.
Komentar serupa datang dari Risna Wati dengan komentar ‘benar..aku sendiri merasa geli harus berdesakan sama ibu ibu.gk pantas rasanya kalau rasanya kalau hanya bantuan segitu harus himpit hipitan lai laki dan wanita’.
Dari keluhan demi keluhan itu, Kepala Cabang Pembantu (KCP) BNI Duri, Raspurta Yadidewara tak menampik kondisi tersebut. Menurutnya, pihaknya mengaku dilema dan harus memutar otak membagi layanan ke pemanfaat PIP dan nasabah tetap.
“Ya, Terimakasih. Agar disosialisaikan kemasyarakat. Memang menumpuk seperti ini, sementara petugas kami hanya sendiri bergantian. Sementara pemanfaat datang langsung menumpuk, ada yang 200 orang. Akhirnya selesai sampai malam. Sebab satu orang siswa, butuh waktu sampai 10 menit, tergantung jaringan. Untuk informasi, PIP akan dilayani hingga 31 Januari 2026,”ujarnya.
Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Kepala Cabang dengan gaya wibawa tinggi itu saat wartawan menanyakan tanggapannya apakah melayani nasabah ataupun pemanfaat PIP dengan nada sinis. Apakah perbincangan itu direkam?. Spontan Raspurta balik menanyakan surat tugas wartawan merekam pembicaraannya menggunakan telepon genggam mengatakan jika dirinya juga wartawan, fotografer pada media westsumatera.com.
“Saya juga pers, saya wartawan di westsumatera.com, jadi mana surat tugas bapak. Jangan direkam rekam,”ujarnya dengan nada menggerakkan sejumlah wartawan yang mewawancarainya, Rabu (24/12/25) diruangan pimpinan KCP BNI Duri tersebut.
Terang saja, hal tersebut sangat bertentangan dengan status pimpinan Bank Negara Indonesia sebagai salah satu perusahaan BUMN yang tidak boleh merangkap jabatan sebagai wartawan aktif. Larangan ini didasari oleh beberapa regulasi dan kode etik yang berlaku.
Secara hukum dan etika profesi, rangkap jabatan antara pimpinan bank dan wartawan tidak dimungkinkan karena adanya potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan independensi kedua belah pihak dan kepercayaan publik.
Pantauan pada Bank BUMN itu, pemanfaat PIP di Kota Duri itu tampak menumpuk diruang tunggu Bank. Pimpinan BNI KCP BNI Duri dan sejumlah karyawan menurut keterangan salah seorang Security keluar kantor untuk mencari makan siang dan sholat Dzuhur.
Imbasnya ratusan pemanfaat PIP tampak menumpuk dan berserakan hingga keluar Bank dengan pemandangan tak lazim hingga menimbulkan pertanyaan besar, apakah BNI tidak siap menyalurkan Program Pemerintah tersebut.*
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
