DURI – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis mendorong Pemerintah Provinsi Riau memprioritaskan penanganan abrasi pantai, pembangunan pemecah gelombang, peningkatan jalan provinsi, serta optimalisasi sistem air bersih di Kabupaten Bengkalis agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan tahun anggaran 2027.
Aspirasi tersebut disampaikan saat Komisi II DPRD Bengkalis bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Kamis (23/07/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi II Hendra Jeje menyoroti kondisi abrasi di Pulau Bengkalis yang semakin mengkhawatirkan karena berdampak pada permukiman warga dan garis pantai, sehingga memerlukan penanganan segera.
Sementara itu, Zamzami Harun menekankan pentingnya evaluasi terhadap infrastruktur pemecah gelombang yang telah dibangun di Pulau Rupat sebagai bahan perencanaan pembangunan lanjutan di kawasan pesisir.
Wakil ketua Komisi II, Tairan juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), khususnya untuk mendukung perbaikan akses jalan di kawasan Simpang Intan.
Ketua Komisi II Syafroni Untung mengatakan, meskipun kondisi keuangan daerah masih terbatas, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar masuk dalam program pembangunan tahun 2027.
“Kami berharap usulan seperti penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi di Bengkalis dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Riau Heru Rizal yang juga menjabat Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal menyebabkan sejumlah program fisik tahun 2026 harus ditunda.
Meski demikian, ia memastikan usulan yang disampaikan DPRD Bengkalis akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program tahun 2027, termasuk pembangunan pemecah gelombang dan perbaikan jalan provinsi.
Heru juga menyampaikan bahwa PUPR Provinsi Riau terus mendorong kerja sama dengan perusahaan melalui skema CSR guna membantu perbaikan jalan yang terdampak aktivitas kendaraan angkutan perusahaan.
Selain itu, pertemuan turut membahas optimalisasi pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rohil–Bengkalis yang dinilai belum berjalan maksimal. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar layanan air bersih dapat segera dirasakan masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Bengkalis berharap berbagai usulan prioritas dapat direalisasikan secara bertahap guna meningkatkan konektivitas wilayah, mengatasi abrasi, dan mendorong pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
