JAKARTA – Polemik mengenai masa depan Wapres (Wakil Presiden RI) Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Ia menjawab singkat ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
“Betul,” kata Budi Arie.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR RI sebelumnya telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari proses politik yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dari total 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP, dukungan berasal dari sejumlah fraksi partai politik.
Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Demokrat.
Besarnya jumlah anggota DPR yang mengusulkan HMP memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah berkembang menjadi dinamika politik serius di parlemen.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah keduanya menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, keinginan mundur itu disampaikan Gibran ketika menghadapi dinamika hukum yang berkembang menyangkut dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan pernyataan Budi Arie tersebut, perhatian publik kini tertuju pada perkembangan pengunduran diri Gibran dan langkah politik DPR RI melalui rapat paripurna.
Meski demikian, pernyataan membenarkan pengunduran diri tersebut perlu dibedakan dari kepastian bahwa proses pemberhentian atau pengunduran diri secara konstitusional telah selesai. Perkembangan resmi dari Istana dan lembaga negara masih menjadi penentu status jabatan Wakil Presiden.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
