KabarDuri, DURI – Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan sejumlah persoalan krusial dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Rabu,(30/04/2025).
Dalam Rapat Kerja tersebut, ia menyoroti ketimpangan skema Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang diterima Provinsi Riau, meski menjadi produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia.
“Riau ini penghasil sawit terbesar di Indonesia jika dilihat dari produksi CPO. Tapi DBH sawitnya justru kalah dibanding Kalimantan Utara. Skema seperti ini harus diperbaiki agar lebih berkeadilan,” tegas Abdul Wahid.
Menurutnya, produksi CPO yang tinggi seharusnya dibarengi dengan pembagian DBH yang seimbang. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk bekerja profesional dan berkinerja tinggi, namun tata kelola dari pemerintah pusat juga harus mendukung secara adil.
Tak hanya itu, Abdul Wahid juga mengungkap bahwa Riau, yang dahulu dikenal sebagai provinsi kaya sumber daya alam, kini menghadapi kondisi fiskal yang mengkhawatirkan.
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
