KabarDuri, DURI – Gubernur Riau Abdul Wahid mengusulkan solusi perbaikan jalan rusak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dengan menerapkan pola sharing antara pemerintah dan perusahaan tambang serta perkebunan.
Usulan ini disampaikan saat ia meninjau kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah akibat aktivitas kendaraan berat di Kecamatan Kelayang, Senin (17/3/2025).
Gubernur mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), sekitar 10 kilometer ruas jalan di Kecamatan Kelayang mengalami kerusakan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah provinsi tidak bisa sepenuhnya menanggung biaya perbaikan infrastruktur tersebut.
“Saya tanya tadi sama Kepala Dinas PU, kira-kira ada 10 kilometer yang rusak. Saya minta partisipasi dari para pengusaha karena Pemprov Riau saat ini mengalami defisit anggaran yang luar biasa. Tidak mungkin semua bisa kami tangani,” ujar Abdul Wahid.
Menurutnya, keterlibatan perusahaan pertambangan dan perkebunan sangat dibutuhkan agar perbaikan jalan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dengan pola sharing, akan ada pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta.
“Nanti kita minta kesanggupan dari perusahaan pertambangan untuk ikut menyelesaikan perbaikan jalan. Setidak-tidaknya, kalau kita selesaikan bersama, kerusakannya bisa berkurang,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa solusi ini diambil demi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas serta kelancaran operasional perusahaan.
“Yang penting, kita carikan solusi terbaik sehingga lebih nyaman, masyarakat bisa beraktivitas, dan perusahaan juga tidak terganggu. Dengan begitu, tingkat kecelakaan di jalan ini bisa berkurang,” tambahnya.
Bupati Inhu Sambut Baik Usulan Gubernur
Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, menyambut baik gagasan Gubernur Riau terkait pola sharing dalam perbaikan jalan. Ia menilai konsep ini merupakan langkah baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya.
“Ini memang salah satu usulan dari Gubernur Riau yang saya rasa sangat luar biasa dan belum pernah kita laksanakan. Kita berharap persoalan jalan ini bisa menemukan solusi terbaik,” ujar Ade Agus Hartanto.
Ia menekankan bahwa kontribusi nyata dari perusahaan tambang dan perkebunan sangat diperlukan. Dengan estimasi panjang jalan rusak mencapai 10 kilometer, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 100 miliar untuk peningkatan ruas jalan secara optimal.
Namun, Bupati juga menegaskan bahwa solusi jangka panjang yang lebih ideal adalah pembangunan jalan khusus untuk angkutan pertambangan. Jika kendaraan berat tetap menggunakan jalan umum, maka perbaikan jalan hanya akan bersifat sementara.
“Saya rasa jalan alternatif atau jalan khusus pertambangan itu wajib dibangun sampai tujuan akhirnya. Kalau masih melewati jalan umum, ini hanya solusi sementara, karena sudah berulang kali dicoba dan tetap rusak,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap pola sharing ini bisa segera direalisasikan agar kondisi infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hulu dapat diperbaiki dengan lebih cepat dan berkelanjutan.*Ramadhan
Dilarang mengambil dan menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin Redaksi.
