DURI, KabarDuri.net — Diduga melakukan tindak pencemaran lingkungan, PT Pelita Agung Agrindustri (PAA) dilaporkan Hermansyah atas nama pemuda Sakai ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Surat itu langsung dialamatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, Rabu (28/04/21).
Hermansyah sendiri merupakan pemuda suku Sakai yang bertempat tinggal di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam persoalan ini Hermansyah bertindak sebagai pemuda yang peduli lingkungan sekitar sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Adapun dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Pelita Agung Agrindustri ( PAA ) yang bergerak dalam bidang usaha Pabrik Kelapa sawit yang beralamat Simpang Bangko Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan tersebut dijelaskan Hermansyah sebagai berikut :
1.Bahwa PT. PAA diduga membuang limbah ke Sungai Simpang Bangko yang mana sungai tersebut tempat masyarakat Suku Sakai atau masyarakat lainnya mengambil ikan untuk keberlangsungan hidup. Bahwa atas perbuatan PT. PAA di duga kuat sungai Simpang Bangko tidak dapat untuk menjadi tempat ikan hidup yang dulu biasanya tempat masyarakat Suku Sakai mencari ikan untuk keberlangsungan hidup. Atas perbuatan PT. PAA sungai tersebut kini di duga kuat rusak sehingga merusak seluruh kehidupan yang ada di sungai tersebut.
- Dan bahwa atas perbuatan PT. PAA diduga ekonomi masyarakat setempat menjadi terhambat dan tidak dapat bergantung di sungai untuk keberlangsungan hidup.
3.Bahwa di duga pipa pembuangan limbah PT. PAA bocor dan menyebabkan limbah tersebut tumpah ke sekitaran anak sungai di perkebunan kelapa sawit milik masyarakat setempat dan akan menimbulkan zat yang berbahaya sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4.Bahwa PT. PAA terletak di pemukiman masyarakat dan di tepi jalan raya dan menimbulkan suara yang keras dan dapat mengakibatkan kebisingan
5.Bahwa PT. PAA mengeluarkan asap hitam yang di duga kuat sangat berbahaya bagi makhluk hidup
6.Bahwa asap yang di keluarkan PT. PAA berupa serpihan pasir hitam/debu yang setiap pagi mengenai jemuran warga sehingga jemuran warga kotor lagi menurut pengakuan salah satu warga setempat
7.Bahwa PT. PAA di duga hanya mencari keuntungan di kampung kami bagaikan perampok yang kejam tanpa mempedulikan kehidupan kami masyarakat sekitar dari segi lingkungan maupun tenaga kerja, hal ini di buktikan dari tidak ada satupun tenaga kerja tempatan ( putra asli daerah ) yang bekerja di situ
8.Bahwa atas perbuatan PT. PAA di duga kuat telah terjadi tindak pidana pencemaran lingkungan dan perbuatan melawan hukum sebagai mana di maksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
9.Bahwa atas perbuatan PT. PAA yang telah di uraikan di atas, dengan ini kami laporkan kepada Negara agar dilakukan penindakan dan proses secara hukum kepada PT. PAA karena di duga kuat telah melanggar, Pasal 98 ayat 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “ Setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang melibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh )tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 ( sepuluh milyar ) “.
Pasal 99 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “ Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan di lampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 ( tiga ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar ) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar ) “.
Pasal 100 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi ” Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahu dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 ( tiga milyar ) “.
Masih disebutkan Hermansyah, laporan ini juga dilanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Kepala Gakkum KLHK Republik Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta Ke Bupati Kabupaten Bengkalis.
” Saya berharap kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repubilik Indonesia untuk segera menurunkan Tim Ditjend GAKKUM KLHK dan Ditjen PPKL KLHK ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Pelita agung Agrindustri (PT. PAA). Secepatnya agar dugaan perbuatan melawan hukum dan dugaan merugikan negara dan alam. Cepat di tangani secara hukum karna hukum adalah panglima tertinggi,” harap Hermansyah.
Sementara pihak dari PT PAA sampai saat ini belum bisa dihubungi.(*)
