Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, Selasa (23/6/2020) mengatakan, apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan Kementrian dan lembaga terkait di Jakarta. Rapat tersebut membahas terkait pencegahan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia.
“Iya, tadi pak presiden rapat terbatas dengan Kementrian membahas soal Karhutla. Tapi itu rapatnya terbatas untuk Kementrian saja,” katanya.
Edwar mengungkapkan, dalam rapat tersebut ada sejumlah poin yang ditekankan oleh presiden terkait penanganan Karhutla. Dalam rapat tersebut, Jokowi bahkan secara spesifik sempat menyinggung keberhasilan Riau dalam mencegah Karhutla yakni dengan melakukan terobosan melalui teknologi Dasbord Nusantara yang digagas oleh Polda Riau.
“Pak presiden memberikan apresiasi kepada kita, karena dianggap berhasil melakukan pencegahan dan penanganan Karhutla. Salah satunya adalah dengan adanya sistem dasbord nusantara,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut presiden mengungkapkan, update informasi ini sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard. Presiden memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau yang memberikan contoh pengawasan dengan sistem dashboard. Dengan sistem tersebut, dapat langsung menggambarkan situasi di lapangan secara perinci dan mendetail.
“Saya lihat di Riau. Polda Riau, saya kira sangat bagus memberikan contoh. Dan saya melihat langsung dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara perinci dan detail,” ujar Presiden RI, Jokowi dalam rapat tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi kembali mengingatkan terkait manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik, khususnya di area rawan hot spot.
Oleh sebab itu, presiden mengharapkan semua wilayah yang memiliki rawan karhutla dapat menerapkan sistem dashboard dalam melakukan pengawasan karhutla.
“Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu, saya kira pengawasan akan lebih mudah,” kata Jokowi.
Selain menggunakan instrumen teknologi, lanjutnya, pemerintah juga telah memiliki infratruktur pengawasan sampai tingkat bawah, seperti Babinsa dan Babinkamtibmas. Jokowi meminta infratruktur pengawasan tersebut dapat digunakan untuk memadamkan api pada saat belum meluas.
“Gunakan babinsa dan babinkamtibmas dan kepala desa, api kalau masih kecil, kalau bisa kita selesaikan akan lebih efektif dan efisien daripada sudah membesar kita pontang panting,” tegas Jokowi.
Arahan kedua, Jokowi meminta gubernur, bupati atau wali kota, pangdam, dandim, danrem, kapolda, dan kapolres harus cepat tanggap dalam pemadaman karhutla.
“Kedua, saya sampaikan jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat anggap. Saya minta kepada gubernur, bupati, walikota, pangdam, dandim, danrem, kapolda, kapolres harus cepat tanggap mengenai ini,” ungkap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan 99% kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia, baik disengaja atau kelalaian. Oleh karena itu, ia meminta penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah karhutla.
“Untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten,” paparnya.
Ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat terus menjaga tinggi muka air tanah sehingga gambut tetap basah.
“Dan dengan sekat kanal embung, teknologi lainnya sudah ktia lakukan. Ini harus konsissten kita lakukan,” tutur Jokowi.
(MCR)